Jikalahari dan Walhi Riau merekomendasikan pada Kemenkopolhukam:

1. Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Kemenkopolhukam Wiranto karena hanya memfasilitasi penyelesaian konflik di Taman Nasional Tesso Nilo dan areal korporasi perkebunan kelapa sawit, padahal Reforma Agraria semestinya menyelesaikan konflik di 595 perusahaan kehutanan, perkebunan dan tambang. 

2. Selain mengevaluasi 595 perusahaan kehutanan, tambang dan sawit, juga mempercepat koordinasi dan implementasi Reforma Agraria berupa Tora dan Perhutanan Sosial di Propinsi Riau sebagai salah satu jawaban penyelesaian konflik tenurial di Propinsi Riau

3. Membuka informasi motivasi Kemenkopolhukam hanya menyelesaikan konflik dua perusahaan. Jangan sampai motifnya untuk kepentingan perusahaan dan elit-elit politik. (azf)